Indonesia Adil dan Sejahtera, Mampukah?

Kritis. Itulah satu kata yang menggambarkan harapan 237 juta lebih penduduk Indonesia. Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden sudak kita lalui bersama, berbagai macam calon dari beragam kendaraan politik sudah ‘menebar pesonanya’ dan beberapa di antaranya ada yang berhasil melenggang menuju kursi DPR. Entahlah, terkadang banyak dari masyarakat merasa ragu akan pemimpin seperti itu, mereka-mereka yang begitu ambisiusnya ingin menjadi presiden atau duduk di kursi DPR. Apakah bertujuan untuk membangun negeri ini ataukah hanya karena ambisi pribadi semata?

Masyarakat sudah sangat jenuh dengan janji-janji politik yang selalu digembor-gemborkan setiap kandidat. Sudah beberapa kali Bangsa ini mengganti pemimpinnya, tetapi permasalahan bangsa ini selalu saja berkutat di situ-situ saja. Masyarakat menengah ke bawah cenderung tidak merasakan dampak apapun dari adanya kebijakan pemerintah, justru banyak dari kebijakan itu yang semakin menyengsarakan. Masyarakat miskin semakin miskin dan masyarakat kaya akan semakin kaya. Seperti contoh adalah gaji DPR yang semakin di tinggikan, sedangkan kinerja mereka yang bisa diliat sendiri—masih jauh dari kata bagus.

Berdasarkan rilis dari Independent Parliamentary Standarts Authority dan IMF, gaji DPR di Indonesia tercatat sebagai yang terbesar keempat di dunia. Peringkat itu dihasilkan dari jumlah gaji dalam setahun dibagi pendapatan per kapita penduduk. Dengan kata lain, Indonesia adalah Negara keempat terburuk setelah Negara-negara Afrika dalam hal kesenjangan pendapatan antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Tempat pertama ditempati oleh Nigeria dengan perbedaan pendapatan 116 kali lipat, disusul oleh Kenya (76), dan Ghana (30). Perbandingan yang sangat kontras dengan di Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Inggris yang rata-rata ada di angka tiga kali. Bahkan Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura memiliki perbandingan yang sangat tipis antara gaji wakil rakyat dengan rakyatnya, yaitu dua dan tiga kali lipat. Sangat jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia.

Ada yang tahu berapa perbandingan gaji wakil rakyat di Indonesia dengan rakyatnya sendiri? Gaji anggota DPR RI minimal adalah Rp. 51,5 juta per bulan, sedangkan pendapatan per kapita masyarakat pada tahun 2013 Rp. 36,5 juta per tahun, atau sekitar Rp. 3 juta per bulan. Artinya, pendapatan seorang wakil rakyat mencapai hampir 17 kali lipat dari pendapatan rata-rata masyarakat. Ideal kah itu? Di tengah kemiskinan yang semakin melanda rakyat Indonesia serta kinerja mereka yang jauh dari harapan.

Baca juga:  #Baper: Menyatukan Fashion Dan Passion Adalah Jurus Jitu Menjadi Pengusaha

Masalah kemiskinan dan pemerataan pembangunan adalah masalah utama yang seolah terabaikan oleh pemerintah. Mereka seperti tutup mata dan telinga pada kenyataan yang ada. Dari awal merdeka hingga saat ini, belum ada kebijakan kongkrit yang mampu mengatasi secara nyata kemiskinan secara menyeluruh.

Seperti langit dan bumi, perbedaan yang sangat kontras antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Jawa dan sekitarnya tergolong maju, sedangkan di Timur Indonesia seperti NTT sampai Papua justru sebaliknya. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Betapa ironisnya pendidikan yang tak merata. Padahal, sudah tertera jelas dalam Undang-undang, bahwa 20% dana APBN adalah untuk pendidikan. Namun rupanya dana yang sangat besar itu belum merata dalam penyebarannya. Indonesia bagian barat terutama di Jawa memiliki fasilitas pendidikan yang relatif lengkap. Keadaan yang sangat kontras di bagian timur Indonesia, seperti Papua. Di Papua, anak-anak harus menempuh jarak ratusan kilometer untuk menuju sekolah dengan fasilitas yang masih sangat kurang.

Pendidikan yang baik akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik pula. Sehingga, sudah barang tentu jika elemen bangsa ini menginginkan Indonesia sejahtera, pendidikan yang baik dan merata adalah kuncinya. Entah kebijakan seperti apa yang diterapkan pemerintah. Padahal, terdapat banyak anak-anak cerdas dari pelosok negeri ini, namun karena sistem dan fasilitas yang kurang mengakibatkan mereka sulit berkembang. Sungguh ironi yang terjadi di negeri ini.

Indonesia sebenarnya sedang mengalami pertumbuhan positif di bidang ekonomi. Di tengah badai krisis yang melanda dunia, Indonesia bersama Cina dan India adalah tiga Negara yang berhasil mengalami pertumbuhan positif. Tapi, apakah hal itu berdampak langsung pada masyarakatnya? Sepertinya tidak. Berdasarkan data dari bps, ekonomi Indonesia triwulan II-2014 tumbuh 5,12 persen. Namun, berdasarkan data dari bps juga, kemiskinan di Indonesia tidak mengalami penurunan berarti. Pada bulan maret 2013, bps mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 11, 37 persen, itu meningkat pada September 2013 menjadi 11,37 dan kembali menurun menjadi 11, 25 persen pada maret 2014.

Baca juga:  Kelas Sharing EYD dan Editing Jumat, 17 Januari 2014: Mari Mengedit ala Editor (1)

Lagi dan lagi, seakan pemerintah tidak peduli dengan masyarakat miskin dan hanya menjadikan orang kaya semakin kaya. Berdasarakan data bps, Indeks Gini Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, besarnya Indeks Gini Indonesia adalah 0,363 persen, kemudian meningkat pada tahun 2008 menjadi 0, 35 persen, kembali meningkat menjadi 0,41 persen pada tahun 2011, dan terus meningkat pada tahun 2013 menjadi 0,413 persen. Indeks gini yang semakin meningkat menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Indonesia semakin tidak merata setiap tahunnya. Si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin.

Banyak sektor yang membuat ketimpangan itu semakin meningkat setiap tahunnya. Salah satunya adalah ketimpangan dalam distribusi aset. Ketimpangan itu terlihat sangat parah di sektor pertanian. Berdasarkan data dari sensus pertanian, 57,8 persen petani hanya memiliki lahan rata-rata 0,018 Ha, 38 persen tidak memiliki lahan, dan hanya 4,2 persen yang memiliki lahan 0,5 Ha atau lebih. Lahan yang sempit tentu tidak akan cukup bagi petani untuk menperoleh tingkat pendapatan yang layak. Untuk sektor lain, bisa terlihat dengan sangat jelas bagaimana pengusaha dan perusahaan menengah dan besar dengan mudah mendapatkan kredit dengan agunan hanya nama baik, sementara usaha menengah ke bawah setengah mati untuk mendapatkan kredit.

Sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan, di antaranya adalah dengan adanya anggaran untuk subsidi yang diperuntukkan golongan masyarakat menengah ke bawah.. Tapi, sangat disayangkan banyak dari subsidi itu yang tidak tepat sasaran. Sebagai contoh adalah subsidi BBM. Sasaran dari subsidi BBM yang tidak jelas menyebabkan semua kalangan dapat menikmatinya, termasuk golongan orang-orang kaya dengan mobil-mobil mewahnya.Padahal, seharusnya hanya golongan menengah ke bawah saja yang bisa menikmati subsidi ini. Terlihat jelas di sebagian besar tempat pengisian bahan bakar di Indonesia, masih banyak mobil-mobil pribadi nan mewah tanpa malu mengisi bahan bakar mereka dengan yang bersubsidi. Ini adalah akibat dari kebijakan subsidi BBM yang tak jelas sasarannya.

Baca juga:  #Baper: Menyatukan Fashion Dan Passion Adalah Jurus Jitu Menjadi Pengusaha

Banyak masalah yang seakan tidak pernah menemukan kata penyelesaian meskipun berkali-kali berusaha diselesaikan. Ketimpangan di berbagai sektor membuat pemerintah terlihat seperti mengeluarkan kebijakan hanya untuk menguntungkan pihak tertentu saja, dan merugikan pihak yang lainnya. Kondisi seperti ini jelas sangat tidak adil. Salah satu contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah pendidikan. Pendidikan yang baik dan merata adalah kunci menjadi bangsa yang maju. Dengan pendidikan yang bahkan jauh dari kata baik di Indonesia, mampukah seluruh rakyat merasakan kesejahteraan? Entahlah. Bahkan wakil rakyat yang seharusnya menjadi penyalur aspirasi masyarakat nyaris tidak bisa diharapkan.

Momentum pemilihan umum dan pemilihan presiden ini semoga menjadi awal dari proses perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Termasuk perubahan kinerja wakil rakyat yang semakin baik, sebanding dengan gaji mereka yang sangat tinggi, atau bahkan mungkin gaji mereka bisa dipangkas hingga seperti di Negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Suluruh rakyat Indonesia sangat berharap pemimpin baru yang sudah terpilih mampu mengatasi masalah yang ada di Indonesia tanpa pandang bulu, adil, tegas, dan memberikan perubahan positif yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Share This:

Lalu Razieb Ariaharfi

Asli Lombok dan suka makanan pedas. Bisa dihubungi lewat twitter @lalurazieb_azie, email laluazie@gmail.com, atau mungkin bisa berkunjung ke blog pribadinya di www.pena-azie.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *